Rapat Banjir Memanas, Ratu Dewa Soroti Ketidakhadiran Kepala Dinas
- account_circle palembangterciduk@gmail.com
- print Cetak

PALEMBANG — Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mengusir pegawai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari ruang rapat koordinasi antisipasi genangan dan banjir menghadapi musim hujan.
Tindakan tegas tersebut diambil setelah Ratu Dewa mendapati pegawai tersebut dikirim untuk menggantikan kepala dinas yang mangkir dalam pembahasan strategis tersebut.
Suasana rapat yang semula dipimpin oleh Asisten, namun Ratu Dewa melakukan pemeriksaan mendadak untuk memastikan kesiapan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Kekecewaan Wali Kota memuncak lantaran perwakilan yang diutus tidak memiliki kewenangan pengambilan keputusan maupun penguasaan data teknis wilayah.
Ratu Dewa menegaskan penanganan bencana dan fasilitas publik menjelang puncak musim hujan pada Oktober mendatang merupakan urusan krusial yang membutuhkan komitmen penuh dari para pimpinan instansi.
“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” tegas Ratu Dewa usai memimpin rapat, Rabu (16/9/2026).
Dalam rapat tersebut, Pemkot Palembang memfokuskan perhatian pada pola pemetaan serta pemeriksaan ulang di titik-titik rawan genangan.
Ratu Dewa menginstruksikan jajarannya untuk memprioritaskan penanganan di kawasan jalan protokol, di samping puluhan titik rawan lainnya.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” jelasnya.
Beberapa lokasi protokol yang menjadi perhatian utama meliputi kawasan Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.
Sejumlah kendala teknis yang disoroti antara lain jalan nasional yang amblas, cross drain terputus, serta penyempitan saluran drainase.
Sebagai langkah penanganan, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel dan berkoordinasi dengan Balai Sungai serta Balai Jalan Nasional. Selain langkah teknis, Ratu Dewa meminta peran aktif jajaran kewilayahan untuk menggerakkan masyarakat.
“Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” pungkasnya.
- Penulis: palembangterciduk@gmail.com






Saat ini belum ada komentar