Ratu Dewa Berang, Rapat Antisipasi Banjir Malah Dihadiri Staf PPPK

PALEMBANG, – Wali Kota Palembang Ratu Dewa berang setelah mendapati rapat koordinasi penanganan genangan dan banjir yang digelar di Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Palembang, Rabu (16/9/2026), justru dihadiri staf Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagai perwakilan salah satu organisasi perangkat daerah (OPD).

Rapat tersebut sedianya dipimpin Asisten II Sekretariat Daerah Kota Palembang. Namun, Ratu Dewa tiba-tiba hadir dan mengambil alih pimpinan rapat untuk mengecek langsung kesiapan jajaran pemerintah daerah menghadapi musim penghujan. Kehadiran Ratu Dewa membuat sejumlah kepala OPD yang sebelumnya tidak hadir melalui perwakilan staf kemudian turut mengikuti rapat tersebut.

“Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan,” ujar Ratu Dewa seusai memimpin rapat.

Rapat tersebut membahas kesiapan Pemerintah Kota Palembang dalam mengantisipasi genangan dan banjir, terutama menjelang puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Oktober.

Ratu Dewa mengatakan, pemerintah akan melakukan pemetaan dan pemeriksaan ulang terhadap sejumlah lokasi yang selama ini menjadi titik rawan genangan.
“Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa,” katanya.

Sejumlah lokasi yang menjadi perhatian utama di antaranya Jalan Angkatan 45, kawasan depan Damri, Jalan A. Rivai, depan Khadijah, depan DA, Asrama Haji, Kembang Iwak, SMK 2, Jalan Mayor Salim Batubara, hingga Dharma Agung.

Menurut Ratu Dewa, hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih terdapat sejumlah persoalan yang berpotensi memperparah genangan. Di antaranya kondisi jalan nasional yang amblas, cross drain yang terputus, serta penyempitan saluran drainase.
Untuk mengantisipasi genangan di sejumlah titik krusial, Pemkot Palembang akan menyiagakan pompa portabel. Pemerintah kota juga akan berkoordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional untuk menangani persoalan infrastruktur yang berada di luar kewenangan pemerintah kota.

Selain persoalan infrastruktur, Ratu Dewa menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam menjaga kebersihan saluran air. “Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama,” tegasnya.

la menekankan penanganan genangan tidak cukup dilakukan ketika hujan telah turun. Persiapan, pemetaan titik rawan, pemeriksaan kondisi drainase, serta koordinasi lintas instansi perlu dilakukan sejak sebelum memasuki puncak musim hujan.

Di tengah pembahasan strategis mengenai ancaman banjir tersebut, suasana rapat sempat memanas. Suasana tegang terjadi ketika Walikota berang dan usir peserta rapat yang tidak kompeten dalam menguasai data teknis wilayahnya.

Kekecewaan Ratu Dewa semakin memuncak saat mengetahui ada jajaran pejabat dinas yang tidak hadir secara langsung dan hanya mengutus perwakilan yang dianggap tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Walikota berang, usir peserta rapat diwakili staf PPPK yang dikirim untuk menggantikan kepala dinasnya.

Langkah tegas ini diambil Ratu Dewa untuk menunjukkan bahwa penanganan fasilitas publik dan keselamatan warga Kota Palembang dalam menghadapi ancaman banjir adalah urusan serius yang membutuhkan komitmen penuh dari seluruh pimpinan OPD. (Ara)